Pilkada, PNS Harus Netral

Kudus - Pemilukada 26 Mei 2013 sudah diambang pintu. Gelaran hajat besar Pilkada Provinsi Jawa Tengah ini pun semakin marak. Hal ini mengingat ada 3 bakal calon (balon) yang siap maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa tengah. Pasangan nomor urut satu Hadi Prabowo � Don Murdoko diusung oleh PKS,PKB,PPP, Partai Hanura, partai Gerindra dan PKNU, sedangkan nomor urut dua pasangan Bibit Waluyo - Sudjono Sastroatmodjo yang diusung Partai demokrat, Partai Golkar dan PAN. Sementara pasangan Ganjar Pranowo � Heru Sudjatmoko yang diusung PDIP mendapat nomor urut 3.

Yang menarik disimak dari pelaksanaan pilkada kali ini adalah mengamati sejauh mana netralitas aparat pegawai negeri sipil (PNS). Maklumlah, mengingat sejarah birokrasi Indonesia yang selama lebih dari 32 tahun dijadikan tunggangan politik oleh golongan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada satu sisi, PNS adalah aparat pemerintah yang dituntut untuk bersikap netral dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan di sisi lain, mereka juga anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomis tersendiri menyangkut siapa yang akan terpilih. Hal tersebut tidak lepas dari perhatian kepala Balai PSDA Seluna, Ir. Noviyanto,Sp.1.

Dalam sebuah obrolan santai di ruang lobi kantor BPSDA Seluna beliau berpesan kepada jajaran PNS di lingkungan BPSDA Seluna dalam menghadapi Pilkada Provinsi Jawa Tengah yang juga bersamaan dengan digelarnya pemilihan Bupati dan wakil Bupati di kabupaten Kudus, � selaku PNS hendaknya kita jangan mengadakan/mengikuti kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu karena bisa dikenakan pelanggaran terhadap PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.�

�Dalam kedudukannya sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.� Imbuhnya. (lek/dbase)